Pemerintah Daerah Jakarta dengan kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB ini juga dapat memberikan gambaran bahwa Jakarta bukan hanya sebuah tempat tinggal, tetapi juga merupakan wadah yang peduli dan memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap warga Jakarta dapat merasakan manfaat dari berbagai kebijakan yang diambil.
Tentu saja, keberlangsungan dari kebijakan ini juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan bahwa kebijakan ini dapat menjadi titik awal bagi pelaksanaan pajak yang lebih tertib dan disiplin oleh masyarakat Jakarta.
Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat. Dengan memberikan keringanan dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor, diharapkan masyarakat juga dapat lebih termotivasi dan termudahkan dalam melaksanakan kewajiban finansialnya kepada pemerintah.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Daerah Jakarta juga dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa kebijakan yang diambil memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengambil kebijakan yang sejalan dengan semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sejalan dengan semangat perayaan hari ulang tahun Jakarta yang ke-497, kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB ini menjadi sebuah keputusan yang dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bukti nyata bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan perhatian utama pemerintah daerah, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban pajak.
