Ketimpangan Formasi dan Proses Seleksi Bikin Cemas
Proses seleksi PPPK dinilai belum menjangkau semua bidang. Beberapa profesi seperti petugas kebersihan sekolah, penjaga keamanan, atau sopir dinas tidak masuk dalam prioritas rekrutmen.
“Banyak honorer yang bekerja penuh waktu dengan gaji minim. Mereka bukan tak mau ikut seleksi, tapi tak ada posisi yang disediakan,” ujar Hadi Prayitno, pengamat kebijakan publik dari LIPI.
Anggaran dan Kapasitas Daerah Belum Siap
Pemerintah daerah juga kesulitan menyesuaikan dengan beban penggajian yang meningkat jika semua honorer harus diangkat jadi PPPK. Sejumlah kepala daerah menyatakan bahwa fiskal daerah terbatas, sementara formasi tambahan dari pusat juga minim.
“Kami siap mengikuti arahan pusat, tapi mohon juga disiapkan solusinya. Jangan sampai rakyat kami yang jadi korban,” ujar Bupati dari Jawa Barat yang enggan disebutkan namanya.
