Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyoroti peran Hasto dalam menentukan dapil Harun Masiku saat pemilu 2019, yang dinilainya tidak sesuai dengan asal-usul Harun Masiku. Hasto sendiri, dalam tanggapannya, menegaskan ketaatan PDI Perjuangan terhadap hukum dan supremasi hukum, serta menekankan pentingnya penegakan demokrasi dan suara rakyat.
Selain itu, pentingnya adanya penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi juga ditekankan dalam tanggapan politisi DPR Rudianto Lallo. Menurutnya, penegakan hukum harus berdasarkan fakta-fakta yang ada tanpa menyudutkan pihak tertentu. Ia juga menyoroti penanganan kasus Hasto Kristiyanto yang dinilai sebagai tunggakan perkara dari pimpinan KPK lama.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPK, Setyo Budiyanto juga menyampaikan pandangannya terkait peran Hasto dalam menempatkan Harun Masiku pada dapil yang tidak sesuai dengan asal-usulnya. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus tersebut tidak hanya terfokus pada perintangan penyidikan, tetapi juga aspek politik dalam pemilihan umum.
Dalam konteks ini, pentingnya penegakan hukum yang tidak mencari-cari kesalahan semata tapi menjunjung keadilan juga menjadi sorotan dari politisi Partai NasDem, Rudianto Lallo. Ia menilai bahwa penegakan hukum haruslah berdasarkan bukti yang kuat tanpa adanya diskriminasi terhadap pihak tertentu.
Selain itu, Rudianto juga menyoroti proses penanganan kasus Hasto sebagai tunggakan dari pimpinan KPK sebelumnya. Menurutnya, jika penanganan perkara OTT Harun Masiku dapat dibuktikan dengan jelas oleh pihak terkait, seharusnya kasus ini sudah selesai pada tahun 2019-2020.
