"Saudara HK menempatkan Harun Masiku pada Dapil 1 Sumsel padahal Sdr. Harun Masiku berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan," kata Setyo saat konferensi pers penetapan tersangka Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/12/2024).
Sementara Hasto, buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar-waktu Harun Masiku oleh KPK. Hasto mengatakan, pihaknya taat hukum.
“Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum,” kata Hasto dalam sebuah video yang diterima, Kamis (26/12/2024).
Dia mengatakan, PDI Perjuangan merupakan partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Ia juga menyinggung perihal kritik yang disampaikannya tentang demokrasi yang harus ditegakkan.
“PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana mata kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan,” pungkasnya.
Politisi DPR Rudianto Lallo menyampaikan pandangannya terkait penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku oleh KPK. Rudianto menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, serta menyoroti proses penanganan kasus itu yang dinilainya sebagai tunggakan dari pimpinan KPK sebelumnya.
Rudianto juga membahas peran KPK dalam mendalami kasus OTT Harun Masiku, menyatakan bahwa jika pihak terkait bisa membuktikan proses OTT tersebut, seharusnya penanganan kasus ini sudah selesai pada tahun 2019-2020. Menurutnya, keterlambatan penanganan kasus ini secara tidak langsung menyebabkan polemik dan berbagai persepsi di masyarakat.
