Adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa pemerintahan yang dipimpin kakaknya kelak akan menaikkan batas utang negara hingga 50% dari posisi saat ini, yaitu 39% terhadap PDB. Kebijakan ini direncanakan untuk mendanai program belanja ambisius Prabowo dan Gibran, salah satunya adalah makan bergizi gratis, dan kenaikan batas utang ini akan ditopang oleh peningkatan pendapatan pajak.
Hashim menyatakan bahwa tim Prabowo telah berkonsultasi dengan Bank Dunia, dan menegaskan, "Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka, 50% adalah tindakan yang bijaksana."
Penting untuk dicatat bahwa berdasarkan hukum Indonesia, rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60%. Hashim menegaskan bahwa Prabowo tidak akan mengeksekusi kebijakan ini tanpa didahului oleh kenaikan penerimaan negara, baik pajak, cukai, PNBP, dividen, royalti, dan lainnya.
Dalam konteks ini, kita dapat melihat bahwa perencanaan fiskal pemerintahan Prabowo-Gibran yang dipaparkan Hashim memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Meskipun rencana tersebut dapat memunculkan polemik terkait dengan peningkatan utang negara, namun kebijakan ini sejalan dengan upaya memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keberlanjutan fiskal tetap dijaga dengan pembatasan defisit dan rasio utang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
