Dedi Mulyadi berharap bahwa jika setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat menerapkan sistem ini, maka rekrutmen terbuka yang selama ini menjadi praktik umum tidak lagi diperlukan. Hal ini juga akan mempermudah manajer HRD dalam mencari tenaga kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. "Proses penerimaan karyawan ini bisa dilakukan seperti penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi, di mana tidak semua harus melalui jalur ujian nasional, tetapi ada juga yang dipanggil," ujarnya.
Selain itu, Dedi juga menggarisbawahi bahwa budaya lokal yang sering melibatkan organisasi masyarakat atau LSM terkadang justru membuat industri kesulitan. Ia menjelaskan, “Industri tidak akan bisa bertahan jika masih ada ekosistem yang memberatkan mereka.” Ia menginginkan agar kerangka kerja yang mendukung industri ditetapkan agar semua pihak bisa memanfaatkan pabrik sebagai sumber penghasilan, bukan justru menjadi beban dengan berbagai permintaan dan proposal.
Dalam konteks ini, Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya pembinaan mentalitas yang positif di kalangan masyarakat sekitar pabrik untuk mencegah munculnya biaya-biaya tinggi yang kerap kali dikeluhkan oleh pelaku industri. Ia menekankan bahwa masih banyak yang melihat pabrik sebagai sumber uang untuk diminta bantuan, yang mana harus diubah. "Proposal ke pabrik, permintaan untuk kegiatan sosial, dan acara lainnya, semua beban tersebut harus dihentikan. Pabrik sudah bayar pajak, dan saya akan melarang seluruh kepala desa untuk mengajukan proposal demi meminta sumbangan," tegasnya.
