Reaksi mengecam juga datang dari level nasional, di mana kejadian ini telah menjadi sorotan di media massa dan mendapat perhatian dari pihak otoritas pusat. Kondisi ini semakin memperbesar dampak negatif dari tindakan represif yang dilakukan oleh bupati beserta aparatnya. Banyak pihak mengecam tindakan tersebut dan mendesak untuk dilakukan investigasi lebih lanjut terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang diduga dilakukan selama insiden tersebut.
Tindakan bupati Halmahera Utara dalam membubarkan massa mahasiswa dengan sebilah parang juga secara langsung telah mencoreng citra dan integritas kepemimpinannya. Semestinya seorang pemimpin harus mampu menunjukkan sikap bijaksana dan kepemimpinan yang mampu mengayomi serta menjadi contoh dalam menyelesaikan konflik. Namun, tindakan seperti ini justru menunjukkan ketidaksiapan dalam menangani perbedaan pendapat dan aspirasi masyarakat.
Kejadian ini juga menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah setempat dan segenap aparat keamanan dalam menangani situasi demo dan protes. Langkah represif tidak akan pernah menjadi solusi yang tepat, bahkan dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih buruk bagi kestabilan daerah. Bagaimanapun, dialog, pendekatan persuasif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus diutamakan dalam menangani perbedaan pendapat.
Situasi ini juga mengingatkan semua pihak akan pentingnya pengawasan dan kemandirian lembaga hukum dalam menegakkan keadilan dan penegakan hukum. Pada akhirnya, kejadian ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam terkait dengan keamanan serta perlindungan hak asasi manusia di Halmahera Utara. Diperlukan langkah konkret dari pihak berwenang untuk menyelidiki dan menindaklanjuti peristiwa ini demi menjaga kedamaian dan keadilan bagi masyarakat.
