Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan bantuan kepada BUMN yang terjerat pinjol. Langkah-langkah restrukturisasi utang atau bantuan keuangan bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi oleh BUMN. Namun, perlu diingat bahwa solusi jangka pendek sebaiknya diikuti dengan perubahan struktural yang lebih komprehensif dalam manajemen keuangan perusahaan.
Selain itu, karyawan juga harus dilindungi oleh aturan yang jelas terkait dengan pembayaran gaji. Pemerintah perlu memastikan bahwa BUMN mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dan melindungi hak-hak karyawan. Sanksi yang tegas perlu diberikan kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar gaji karyawan tepat waktu.
Situasi di mana BUMN terjerat pinjol dan tidak mampu membayar gaji karyawan harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak terkait. Dengan langkah-langkah yang tepat, permasalahan ini dapat diselesaikan, dan BUMN dapat kembali menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Dengan demikian, penting bagi perusahaan, pemerintah, dan karyawan untuk bekerja sama dalam menemukan solusi yang tepat guna mengatasi permasalahan ini, sehingga stabilitas keuangan BUMN dapat dipulihkan dan kesejahteraan karyawan tetap terjaga.
