Lebih lanjut, Budiman menegaskan bahwa perhatian utama seharusnya bukanlah harga saja, namun kepada kecukupan nutrisi dan kontrol kualitas gizi, terutama untuk makanan anak-anak dan ibu hamil. Ia menyatakan, "Kita tidak masuk ke wilayah harga. Karena kalau kita bisa menyediakan (bahan makanan) dengan sendirian, sebenarnya harga bukan issue. Yang penting kan kecukupan sesuai dengan prasyarat gizinya, quality control dari gizi untuk makan anak dan ibu hamil."
Terkait alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis, Budiman yakin bahwa angka tersebut masih dapat ditekan. Ia berpendapat bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat diaktifkan untuk memproduksi bahan pangan. "Seluruh bahan makanan itu dengan hanya beberapa saja mungkin impor untuk sementara waktu, misalnya susu. Tapi mayoritas 80 persen bisa diproduksi sendiri, 80 persen bisa disediakan sendiri oleh desa. Maka anggaran itu ke depan itu bisa ditekan separuhnya untuk skala nasional," ujarnya.
Budiman juga menekankan bahwa tidak masalah jika anggaran per porsi untuk makan gratis tidak mencapai Rp 15.000. Beliau menyatakan keyakinannya bahwa pentingnya program makan bergizi gratis lebih dari sekadar angka-angka dan harus melibatkan aspek kemandirian dalam produksi pangan.
Sebelumnya, ekonom dari Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, mengungkapkan bahwa dirinya telah diajak untuk membahas program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam diskusinya, salah satu pembahasan yang diangkat adalah mengenai keinginan untuk mengoptimalkan anggaran sebesar Rp 71 triliun agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.
