BPJS Kesehatan, yang merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, mengharapkan adanya kerja sama yang saling menguntungkan dengan perusahaan asuransi kesehatan. Ketua BPJS Kesehatan, Ali Ghufron, menyampaikan bahwa saat ini masih terdapat tantangan terkait dengan pelaksanaan kerja sama dengan asuransi swasta. Menurutnya, semua pihak perlu memiliki pemahaman dan persepsi yang sama mengenai kerja sama ini, karena aturan skema kerja sama antara perusahaan asuransi swasta dan BPJS Kesehatan masih belum jelas. Ghufron berharap agar persepsi yang sama ini dapat memberikan manfaat yang merata bagi semua pihak yang terlibat.
Dalam upayanya untuk mengoptimalkan kerja sama dengan asuransi swasta, BPJS Kesehatan telah menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi komersial. Dalam kerja sama ini, mekanisme pembayaran pelayanan kesehatan dilakukan secara sharing. Dengan skema ini, beberapa peserta mendapatkan privilage atau pelayanan non-medis yang berbeda, namun secara medis tetap sama.
Ali Ghufron juga mengungkapkan pengembangan kerja sama BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta melalui skema Coordinate of Benefit (CoB) yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi peserta, asuransi swasta, dan semua pihak yang terlibat. Menurutnya, BPJS Kesehatan tidak harus selalu menjadi pembayar utama.
Di sisi lain, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Nadia Tarmizi Wiweko, menyatakan bahwa pihaknya masih fokus terhadap standar perawatan di fasilitas kesehatan sesuai dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Hal ini termasuk dalam pembahasan aturan teknis baru terkait pembahasan tarif yang dilakukan bersama BPJS Kesehatan dan Kementerian Keuangan.
