Pemerintah telah berupaya memperbaiki sistem data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemadanan data dengan NIK. Namun, pembaruan dan verifikasi lapangan yang berkelanjutan tetap menjadi pekerjaan rumah besar.
2. Mekanisme Penyaluran: Metode penyaluran juga berperan penting. Penyaluran tunai melalui bank atau kantor pos diharapkan lebih efisien, namun aksesibilitas di daerah pelosok masih menjadi tantangan. Penyaluran non-tunai seperti BPNT melalui kartu elektronik bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan penggunaannya untuk pangan, namun infrastruktur e-warung atau agen masih perlu diperluas dan diawasi.
3. Tingkat Korupsi dan Penyelewengan: Sayangnya, dana bantuan sosial sering menjadi target penyelewengan. Oknum yang tidak bertanggung jawab dapat memotong dana bantuan, memanipulasi daftar penerima, atau menjual bantuan non-tunai. Kasus-kasus korupsi bansos yang terungkap mengindikasikan adanya celah dalam pengawasan dan akuntabilitas.
4. Kriteria dan Indikator Kemiskinan: Penentuan kriteria penerima bantuan seringkali bersifat makro dan tidak selalu mencerminkan realitas mikro di lapangan. Masyarakat dengan kondisi khusus, seperti penyandang disabilitas berat atau lansia sebatang kara yang tidak memiliki identitas lengkap, bisa jadi terlewat karena kriteria yang kaku.
Solusi Menuju Ketepatan Sasaran yang Lebih Baik
Untuk meningkatkan ketepatan sasaran, beberapa langkah kunci dapat diupayakan:
Pembaruan dan Verifikasi Data Berkelanjutan: Kemitraan antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat RT/RW sangat penting untuk memverifikasi dan memperbarui data secara rutin. Pemanfaatan teknologi big data dan artificial intelligence dapat membantu analisis dan identifikasi anomali.
Optimalisasi Penyaluran Digital: Mendorong penggunaan teknologi digital untuk penyaluran bantuan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mengurangi potensi penyelewengan. Namun, literasi digital dan akses infrastruktur di daerah terpencil perlu ditingkatkan.
