Indikasi Nepotisme dan Praktik Curang
Sejumlah laporan dari berbagai daerah menunjukkan adanya indikasi nepotisme, di mana perangkat desa atau petugas lapangan lebih memilih memasukkan kerabat atau orang dekat mereka ke daftar penerima.
Menurut Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara, “Jika tidak ada transparansi dan akuntabilitas, bansos hanya akan jadi alat politik dan sumber ketidakadilan.”
Perlu Sistem Digital dan Verifikasi Terbuka
Para pemerhati kebijakan sosial menilai bahwa sistem distribusi bansos harus diperbarui secara menyeluruh dengan pendekatan digitalisasi dan keterlibatan publik dalam proses verifikasi.
