“Tanpa sistem yang transparan dan terhubung nasional, bansos akan terus salah sasaran dan menciptakan kecemburuan sosial,” ujar Darman Arif, analis kebijakan dari Institute for Social Equity.
Politik Bansos dan Jebakan Populisme
Isu bansos juga kerap ditarik ke ranah politik, terutama menjelang tahun pemilu. Pembagian bantuan dilakukan dengan stempel partai atau pencitraan tokoh tertentu, bukan berdasarkan kebutuhan nyata.
“Bansos berubah fungsi dari alat bantu rakyat menjadi alat kampanye terselubung,” jelas Darman.
Solusi: Audit Terbuka dan Partisipasi Warga
Para pengamat mendorong reformasi sistem bansos dengan digitalisasi berbasis NIK, audit berkala, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan distribusi. Transparansi harus dijadikan prinsip utama.
