“Bansos telah bergeser dari fungsi sosial ke fungsi elektoral. Ini jelas penyalahgunaan kekuasaan,” kata Dedi Kurniawan, peneliti dari Pusat Studi Demokrasi.
Minimnya Transparansi dan Akuntabilitas
Hingga kini, mekanisme penyaluran bansos masih belum sepenuhnya berbasis data yang akurat. Banyak warga miskin yang tak tersentuh bantuan, sementara mereka yang dekat dengan elit lokal justru menerima lebih dari sekali.
“Tanpa sistem data tunggal dan audit terbuka, bansos akan terus jadi celah manipulasi,” tegas Dedi.
Solusi: Reformasi Data dan Pengawasan Independen
Para pakar menekankan pentingnya membangun sistem distribusi bantuan yang benar-benar berbasis data, dengan kontrol ketat dari lembaga non-pemerintah dan partisipasi publik dalam pengawasan.
“Kita butuh pemisahan yang tegas antara kebijakan sosial dan agenda politik. Kalau tidak, demokrasi kita akan terus cacat,” tambah Dedi.
