Jika praktik penyewaan harian tanpa izin terus dibiarkan, bukan hanya pendapatan daerah yang berkurang akibat hilangnya pajak, tetapi juga stabilitas dan daya saing industri pariwisata Jakarta secara keseluruhan bisa terancam. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi para pemangku kebijakan untuk melindungi industri yang sudah berjalan secara legal.
Di sisi lain, konsumen juga berisiko mengalami kerugian karena layanan yang diberikan oleh apartemen dan kos-kosan ilegal ini tidak dijamin memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan yang diwajibkan pada hotel resmi. Potensi kecelakaan, pelayanan buruk, dan ketidakjelasan tanggung jawab menjadi risiko yang harus diwaspadai.
Dengan semua fakta tersebut, sudah saatnya pemerintah dan stakeholder terkait berkolaborasi melakukan pengawasan lebih ketat dan penegakan aturan agar semua pelaku usaha akomodasi di Jakarta beroperasi secara legal, adil, dan bertanggung jawab. Ini akan membantu menjaga ekosistem pariwisata yang sehat dan memastikan konsumen mendapatkan layanan terbaik.
