Hal ini menciptakan sistem yang tidak efisien dan tidak adil. Pegawai atau pejabat yang seharusnya melayani publik malah melayani kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik akan menurun drastis. Warga merasa tidak punya kekuatan untuk mendapatkan hak mereka tanpa "jalan pintas," dan ini merusak sendi-sendi demokrasi.
Ketidakadilan Ekonomi dan Sosial
Selain layanan publik, gratifikasi juga memperdalam jurang ketidakadilan ekonomi dan sosial. Proyek-proyek pemerintah, seperti pembangunan jalan, sekolah, atau fasilitas umum lainnya, sering kali menjadi ladang subur bagi praktik gratifikasi. Kontraktor yang memberikan gratifikasi kepada pejabat berwenang bisa mendapatkan proyek meskipun mereka bukan yang terbaik, atau bahkan tidak memenuhi standar. Mereka mungkin menggunakan bahan berkualitas rendah atau menghemat biaya, yang pada akhirnya menghasilkan infrastruktur yang rapuh dan membahayakan keselamatan warga.
Pada akhirnya, yang paling menderita adalah masyarakat itu sendiri. Mereka harus membayar pajak untuk proyek yang tidak berkualitas, menghadapi risiko jembatan ambruk atau jalan rusak, dan tidak mendapatkan manfaat maksimal dari uang pajak mereka. Gratifikasi juga menciptakan kompetisi yang tidak sehat. Pengusaha kecil dan menengah yang jujur tidak akan pernah bisa bersaing dengan perusahaan besar yang berani memberikan "pelicin" kepada pejabat. Ini membunuh inovasi dan menutup peluang bagi banyak orang untuk berkembang.
