Selain itu, anggota DPR juga menuai kritik karena sikap mereka yang mengeluhkan potongan gaji untuk Tapera. Usulnya "sukarela saja pak mentri jangan di paksa kan karena banyak PNS yang sudah tidak punya SK lagi di karenakan sudah ada di bank bank daerah setempat tinggal nya kalo harus di potong lagi untuk tapera khawatir mengganggu dan sudah terlihat keresahan jauh lebih banyak jadi di anjurkan dulu jangan di haruskan",Hal tersebut Dedi sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri PUPR Komisi V DPR RI pada Kamis (6/6/2024).
Kontroversi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas anggota DPR dalam menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, respon dari berbagai pihak menunjukkan adanya sorotan tajam terhadap perilaku anggota DPR. Banyak pihak menyerukan agar anggota DPR lebih memprioritaskan kepentingan rakyat kecil dari pada kepentingan politik dan pribadi mereka sendiri. Penolakan terhadap permintaan makan siang gratis dan sikap menentang potongan gaji untuk Tapera juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih memantau kinerja dan integritas para anggota DPR.
