Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini mengajukan permintaan yang kontroversial terkait fasilitas makan siang gratis. Permintaan tersebut menarik perhatian publik karena berhubungan dengan anggaran negara, sementara pada saat bersamaan mereka juga mengkritik potongan gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tindakan ini tidak hanya menciptakan polemik di tengah masyarakat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang prioritas para anggota DPR dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Permintaan anggota DPR untuk makan siang gratis menjadi perbincangan hangat di media sosial dan berbagai platform berita. Menurutnya "kalo di kasih makan siang gratis untuk siswa priotas kan dulu luar jawa dari pada mereka di kasih makan siang gratis tapi sekolah nya tidak layak huni dan tidak layak pakai. Justru priotaskan juga gurunya gurunya bayak guru honorer 300rb-500rb sehingga kualitas tidak bisa menjamin sekolah betul betul keadaan tidak layak",ujar Dedi wahidi anggota komisi DPR V.
Selain itu, anggota DPR juga menuai kritik karena sikap mereka yang mengeluhkan potongan gaji untuk Tapera. Usulnya "sukarela saja pak mentri jangan di paksa kan karena banyak PNS yang sudah tidak punya SK lagi di karenakan sudah ada di bank bank daerah setempat tinggal nya kalo harus di potong lagi untuk tapera khawatir mengganggu dan sudah terlihat keresahan jauh lebih banyak jadi di anjurkan dulu jangan di haruskan",Hal tersebut Dedi sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri PUPR Komisi V DPR RI pada Kamis (6/6/2024).
Kontroversi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas anggota DPR dalam menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, respon dari berbagai pihak menunjukkan adanya sorotan tajam terhadap perilaku anggota DPR. Banyak pihak menyerukan agar anggota DPR lebih memprioritaskan kepentingan rakyat kecil dari pada kepentingan politik dan pribadi mereka sendiri. Penolakan terhadap permintaan makan siang gratis dan sikap menentang potongan gaji untuk Tapera juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih memantau kinerja dan integritas para anggota DPR.
