Tampang.com | Banyak proyek pembangunan daerah di Indonesia mengalami keterlambatan, bahkan mandek di tengah jalan. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya serapan anggaran. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terbaru mencatat bahwa hingga kuartal pertama 2025, lebih dari 60% pemerintah daerah belum menyerap anggaran lebih dari separuh pagu APBD mereka. Mengapa dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru mengendap?
Anggaran Tersedia, Pekerjaan Tak Berjalan
Ironisnya, pemerintah daerah memiliki dana, namun realisasi pembangunan jalan, irigasi, hingga sekolah sering tertunda. Ketidaksiapan teknis dan perencanaan yang buruk menjadi alasan utama.
“Banyak daerah belum siap mengeksekusi program ketika tahun anggaran dimulai. Persiapan lelang, dokumen teknis, dan SDM masih jadi kendala klasik,” ujar Yudi Santosa, pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada.
Dana Mengendap di Bank, Potensi Kerugian Sosial
Kemendagri menyebutkan bahwa per akhir Maret 2025, total dana mengendap di kas daerah mencapai lebih dari Rp200 triliun. Dana tersebut seharusnya bisa mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja.
