Dalam penelusuran kumparan, diketahui bahwa pada tahun 2016, Retno dijadwalkan untuk melawat ke Ramallah, Palestina yang berada di Tepi Barat untuk melantik Konsul Kehormatan RI untuk Palestina. Namun, Israel menolak memberikan izin overflight bagi helikopter Angkatan Udara Yordania yang akan membawa Menlu Retno dan rombongan ke Ramallah.
Ketidakmampuan Menlu Retno Marsudi untuk mengunjungi Palestina merupakan salah satu contoh konkret dari kendala diplomatik yang dihadapi oleh Indonesia dalam menyuarakan isu Palestina. Meskipun memiliki sikap yang jelas dalam mendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia terkendala oleh kenyataan politik dan hukum internasional yang memberikan kekuasaan kepada Israel dalam membatasi akses ke wilayah Palestina.
Keengganan Indonesia untuk berurusan langsung dengan Israel dalam hal izin kunjungan ke Palestina juga mencerminkan pendekatan diplomasi Indonesia yang tetap mempertahankan integritasnya dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Kemendagri Indonesia telah menegaskan bahwa upaya untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Palestina merupakan prioritas utama dalam membantu Palestina memperoleh keadilan dan kedaulatan atas wilayahnya.
Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk terus menjalankan perannya sebagai mediator dan pendukung kemerdekaan Palestina. Selain memperjuangkan hak-hak Palestina di forum-forum internasional, Indonesia juga dapat memanfaatkan hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lain untuk memperjuangkan hak-hak Palestina, termasuk dalam hal akses ke wilayah Palestina.
