Meskipun pemimpin partai Ennahdha menyangkal keterlibatan mereka dalam pembunuhan, pengadilan dengan tegas menyatakan keputusannya. Namun, putusan tersebut justru menimbulkan kontroversi dan perdebatan terkait independensi pengadilan.
Tindakan keras pemerintah terhadap oposisi juga menjadi perhatian internasional. Upaya penegakan hukum yang dianggap otoriter di Tunisia telah memicu kekhawatiran terkait hak asasi manusia dan demokrasi dalam negara tersebut.
Selain itu, pembunuhan politisi ini juga menandai tekanan politik yang memaksa pemerintahan yang didominasi kelompok Islam untuk mundur. Hal ini menimbulkan ketidakstabilan politik yang berdampak pada situasi keamanan dan sistem peradilan negara.
Dari kasus ini, terlihat bahwa sistem peradilan di Tunisia masih rentan terhadap intervensi politik dan konflik kepentingan. Hal ini menandakan perlunya reformasi dalam sistem peradilan agar dapat beroperasi secara independen dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak.
Ketakutan akan kembalinya pemerintahan otoriter juga menjadi kekhawatiran yang menguat di kalangan masyarakat Tunisia. Situasi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dari pemerintah dalam memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan memastikan penerapan hukum yang adil bagi semua warga negara.
Hebohnya kasus pembunuhan Chokri Belaid juga menyoroti pentingnya upaya bersama dalam memerangi aksi kekerasan dan ekstremisme yang dapat merusak stabilitas dan perdamaian dalam masyarakat. Semua pihak perlu bekerja sama guna mencegah terjadinya tindakan kriminal yang dapat mengancam keamanan dan kedamaian publik.
