Dikemukakannya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah dilanda bencana banjir dan longsor. Untuk itu, bupati dan walikota yang wilayahnya terdampak banjir agar segera mengeluarkan SK Darurat. Dengan SK Darurat, imbuhnya, maka kebutuhan logistik terutama cadangan beras pemerintah bisa segera di-sebar.
Saat ini, dia menyebutkan, cadangan beras pemerintah masih 278 ribu ton. “ Jadi sangat cukup, tergantung pada ada SK maka ini bisa dikeluarkan. Nah selain dana on call APBD, ya jadi saya rasa itu yang harus disegerakan kebutuhan pangan,” jelas dia.
Khususnya logistik dari masyarakat yang sedang terdampak oleh bencana alam tidak kekurangan. Dengan SK Darurat Bupati /Wali Kota, kebutuhan logistik berupa beras dapat dikeluarkan 100 ton.
Khofifah menjelaskan, jika beras di SK Darurat bupati/walikota sudah habis digunakan, maka dengan SK Darurat Gubernur dapat dikeluarkan 200 ton beras. Kalau semua terpakai, maka barulah SK Mensos yang digunakan.
