Selain itu, proyek ini juga dapat menjadi peluang bagi kerja sama antar negara dalam mendukung pengembangan infrastruktur regional yang berkelanjutan. Kerjasama ini dapat mencakup transfer teknologi, pembangunan kapasitas, dan investasi bersama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut.
Dalam konteks ini, transparansi dan keterbukaan informasi dari pemerintah serta perusahaan yang terlibat sangat penting. Publik harus diberikan akses yang memadai terhadap informasi mengenai proyek ini, dan proses evaluasi serta pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terdampak.
Sebagai kesimpulan, penolakan dan ketidakpahaman dari pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Brunei terhadap proposal proyek kereta cepat "Trans Borneo" menyoroti pentingnya pengelolaan proyek-proyek infrastruktur besar dengan memperhatikan aspek transparansi, dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Jika proyek ini akan terus diperjuangkan, kerja sama antar negara dalam melaksanakan proyek infrastruktur yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat menjadi krusial untuk mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Borneo.
