Pada tanggal 20 Mei 2024, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunjukkan rasa ketidaksenangannya terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Israel. Netanyahu dengan tegas menolak usaha penangkapan oleh ICC dengan alasan bahwa hal tersebut adalah bagian dari upaya untuk menyamakan negaranya dengan kelompok teroris Hamas. Keputusan Netanyahu tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat internasional.
Netanyahu menilai langkah ICC untuk menyelidiki tindakan Israel di wilayah Palestina sebagai upaya mengkriminalisasi negaranya. Ia juga menegaskan bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri dari serangan teroris yang dilakukan oleh Hamas di Jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak surat perintah penangkapannya atas dugaan kejahatan perang di Gaza, Palestina. Jaksa penuntut ICC Karim Khan telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant serta para pemimpin tinggi Hamas atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Palestina.
Penolakan Netanyahu terhadap proses hukum yang dilakukan oleh ICC menuai berbagai reaksi. Di dalam negeri, tindakan Netanyahu mendapat dukungan dari koalisi pemerintahannya. Namun, di level internasional, banyak pihak yang menyoroti kemungkinan adanya kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Sejumlah organisasi hak asasi manusia juga telah mendesak ICC untuk menyelidiki berbagai tindakan yang dilakukan oleh militer Israel.
