Ia menegaskan bahwa pemeriksaan potensi konsekuensi menurut undang-undang pendanaan memang diminta dari departemen terkait.
Pada hari Minggu (16/6), lebih dari 2.500 akademisi menandatangani surat yang menuntut agar Stark-Watzinger mengundurkan diri atas dugaan upayanya menghukum dosen universitas yang mendukung hak mahasiswa pro-Palestina untuk melakukan protes.
"Akademisi di Jerman mengalami serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap hak-hak dasar mereka di peringatan 75 tahun Undang-Undang Dasar," demikian pernyataan para ilmuwan.
Para akademisi menegaskan bahwa tindakan yang diambil oleh kementerian belakangan ini membuat posisi Stark-Watzinger sebagai menteri tidak dapat dipertahankan.
