"Saya tidak memberikan perintah terkait dengan konsekuensi pendanaan yang diperiksa, dan saya juga tidak menginginkannya," ucap Stark-Watzinger menanggapi tuduhan tersebut.
Lembaga penyiaran publik Jerman ARD melaporkan tentang adanya email yang menunjukkan bahwa tinjauan hukum telah diminta di dalam kementerian terkait pertimbangan pemotongan dana bagi akademisi.
Stark-Watzinger telah menyatakan bahwa dia telah mengatur agar fakta-fakta kasus tersebut disidik secara menyeluruh dan transparan.
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan potensi konsekuensi menurut undang-undang pendanaan memang diminta dari departemen terkait.
Pada hari Minggu (16/6), lebih dari 2.500 akademisi menandatangani surat yang menuntut agar Stark-Watzinger mengundurkan diri atas dugaan upayanya menghukum dosen universitas yang mendukung hak mahasiswa pro-Palestina untuk melakukan protes.
"Akademisi di Jerman mengalami serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap hak-hak dasar mereka di peringatan 75 tahun Undang-Undang Dasar," demikian pernyataan para ilmuwan.
