Namun, kepemimpinannya ditandai dengan kontroversi, terutama dalam menangani krisis Rohingya pada 2017, di mana lebih dari 700.000 pengungsi Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dari Myanmar. Pemerintahannya juga sering dituduh menekan oposisi dan membatasi kebebasan berbicara.
Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Hasina mencapai puncaknya dalam protes massal pada Juli 2024, yang awalnya dipicu oleh tuntutan mahasiswa untuk memperbaiki sistem seleksi kerja pemerintah yang berbasis pada meritokrasi. Namun, protes ini akhirnya berkembang menjadi gerakan pembangkangan sipil massal. Situasinya mencapai puncak pada 4 Agustus 2024, dengan bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan pemerintah, yang akhirnya membuat Sheikh Hasina mengundurkan diri.
Keberhasilan serta kontroversi yang melingkupi kepemimpinannya menandai akhir dari sebuah era dalam politik Bangladesh, menutup karier politiknya yang panjang dan penuh gejolak serta memberikan ruang bagi perkembangan politik baru di negara itu.
