Dugaan bahwa mereka sengaja ditempatkan di tahanan rumah secara strategis, terutama di sekitar instalasi militer penting, menimbulkan kekhawatiran serius tentang keselamatan mereka.
Banyak pihak menilai pemindahan ini sebagai upaya untuk menggunakan Suu Kyi dan U Win Myint sebagai kalkulasi politik yang licik, dengan maksud untuk memanfaatkan keberadaan mereka sebagai alat untuk menekan gerakan oposisi.
Ketidakpastian mengenai keberadaan dan kondisi Suu Kyi dan U Win Myint juga menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan militer, dan juga menggambarkan kepada dunia bahwa situasi politik di Myanmar masih jauh dari ketenangan dan kestabilan.
Pemerintahan Bersatu Nasional dan dukungan internasional terus mendesak untuk pembebasan Suu Kyi dan U Win Myint tanpa syarat sebagai prasyarat utama bagi kemajuan menuju perdamaian dan keadilan di Myanmar.
Dalam konteks politik yang semakin rumit ini, Pemerintahan Bersatu Nasional di Myanmar dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari mempertahankan otoritas politik hingga menjaga legitimasi di mata masyarakat internasional.
Keputusan militer untuk memindahkan Suu Kyi dan U Win Myint ke tahanan rumah juga secara tidak langsung menimbulkan beban tambahan bagi Pemerintahan Bersatu Nasional, yang harus memastikan perlindungan dan keamanan yang memadai bagi mereka.
Selain itu, ketegangan politik yang terus berlanjut mempengaruhi stabilitas dan kemakmuran umum di Myanmar, sehingga menuntut tindakan yang tegas dan cepat dari Pemerintahan Bersatu Nasional dalam menavigasi krisis ini.
Dalam menghadapi situasi ini, Pemerintahan Bersatu Nasional seharusnya menjaga kohesi internal dan tetap memfokuskan upaya kepada pemulihan demokrasi, upaya perdamaian, dan pembangunan yang inklusif untuk seluruh rakyat Myanmar.
Kritik terhadap keputusan militer yang berpotensi membahayakan keselamatan Suu Kyi dan U Win Myint tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga mendapat sorotan tajam dari komunitas internasional.
Momentum tuntutan pembebasan Suu Kyi dan U Win Myint berdampak signifikan di tingkat global, di mana kelompok-kelompok aktivis, pemerintah asing, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia terus mendesak pemerintah Myanmar untuk menghormati hak asasi manusia dan menghentikan penyalahgunaan kekuasaan.
