Di sisi lain, sejak Sabtu (15/6), pemerintah China memperkenalkan peraturan baru untuk penjaga pantai mereka, yang memungkinkan mereka untuk menahan orang asing yang diduga melakukan penetrasi tanpa izin di wilayah perairan yang menjadi sengketa. Langkah ini kemudian memicu reaksi keras dari pihak Filipina, dengan menuduh China melakukan "perilaku biadab dan tidak manusiawi" terhadap kapal-kapal Filipina. Bahkan, Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, menyebut peraturan baru tersebut sebagai peningkatan yang "sangat mengkhawatirkan".
Ketegangan antara China dan Filipina telah memunculkan keprihatinan akan potensi konflik maritim yang lebih luas, yang berpotensi melibatkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Laut Cina Selatan sangat strategis karena merupakan jalur perdagangan utama dengan nilai transaksi triliunan dolar setiap tahunnya. Selain itu, wilayah ini juga diduga memiliki cadangan minyak dan gas yang besar yang belum dieksploitasi secara maksimal.
Dengan jumlah kapal yang melintasi wilayah ini setiap tahunnya, perlunya penegakan hukum yang tegas dan perundingan yang berkelanjutan antara China dan Filipina menjadi semakin mendesak. Kedua negara perlu menemukan solusi yang dapat mengatasi sengketa perbatasan mereka tanpa mengorbankan kestabilan dan keamanan di kawasan Laut China Selatan. Kesepakatan yang adil dapat memberikan manfaat ekonomi dan politik yang signifikan bagi kedua belah pihak serta negara-negara tetangga di kawasan tersebut.
