Perlawanan publik yang tumbuh di seluruh India menjadi bukti jelas dari ketidakpuasan yang mendalam terhadap ketidakadilan dalam UU tersebut. Unjuk rasa besar-besaran dan demonstrasi damai di berbagai wilayah India menjadi wujud respon langsung dari warga yang merasa terdampak secara langsung oleh keputusan yang mereka pandang sebagai ancaman terhadap identitas dan hak-hak mereka.
Selain itu, para pengamat hak asasi manusia di seluruh dunia juga mengkritik keras kebijakan ini dan mengecam pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sikap India dalam menghadapi isu kewarganegaraan, terutama dalam hal penelantaran hak-hak warga Muslimnya, juga memunculkan kekhawatiran akan konsekuensi diplomatis yang mungkin muncul di tingkat internasional.
Sekarang, upaya-upaya sedang dilakukan baik oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil maupun organisasi internasional untuk mengadvokasi keadilan dan kesetaraan bagi warga Muslim India. Mereka berusaha untuk memperjuangkan hak-hak sipil dan politik warga Muslim yang saat ini terancam oleh UU Kewarganegaraan yang diskriminatif.
Pemerintah India harus mempertimbangkan implikasi jangka panjang kebijakan kewarganegaraan yang baru ini. Kesejahteraan dan harmoni sosial di India harus diutamakan, dan keadilan harus ditegakkan untuk semua warga, tanpa memandang agama, suku, atau latar belakang.
