Selain itu, AS juga menegaskan bahwa keanggotaan Palestina di PBB harus melalui proses negosiasi langsung antara Palestina dan Israel. Hal ini merupakan tindakan sepihak di PBB dan di lapangan yang menurut mereka tidak akan memajukan solusi dua negara. Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, menegaskan bahwa AS mendukung solusi dua negara yang melibatkan negosiasi langsung antara kedua belah pihak.
Meskipun demikian, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah lama mendukung visi dua negara yang hidup berdampingan dalam batas yang aman dan diakui. Hal ini sejalan dengan keinginan Palestina untuk memiliki sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem timur, dan Jalur Gaza – wilayah-wilayah yang direbut oleh Israel dalam perang 1967 dengan negara-negara Arab tetangganya.
Selain itu, resolusi Majelis Umum yang diadopsi memberikan Palestina beberapa hak dan hak istimewa tambahan mulai September 2024, seperti kursi di antara anggota PBB di ruang sidang. Namun, mereka tidak akan diberikan hak suara di badan tersebut. Saat ini, Palestina merupakan negara pengamat non-anggota, sebuah pengakuan de facto atas kenegaraan yang telah diberikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2012.
