Di luar Belanda, reaksi serupa muncul dari berbagai perusahaan teknologi Eropa yang pada waktu bersamaan mendesak Komisi Eropa untuk membentuk dana kedaulatan (sovereign fund). Tujuannya adalah untuk berinvestasi dalam inovasi teknologi Eropa, termasuk pengembangan infrastruktur cloud yang lebih mandiri. Semangat ini menunjukkan bahwa negara-negara Eropa mulai bosan dengan ketergantungan mereka pada perusahaan-perusahaan terbesar di AS, yang selama ini mendominasi pasar teknologi global.
Juru bicara Kementerian Kebijakan Ekonomi Belanda menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut terkait inisiatif ini. Namun, pandangan dari pakar teknologi Belanda, Bert Hubert, menyoroti perlunya mengurangi ketergantungan terhadap AS. Ia menyatakan bahwa langkah awal untuk menghadapi tekanan dari AS adalah dengan beralih ke teknologi yang berdaulat. Ia juga menyarankan agar pemerintah memaksa lembaga-lembaga publik untuk secara transparan melaporkan risiko yang terkait dengan ketergantungan mereka pada penyedia layanan cloud asal AS.
Menurut Hubert, dengan munculnya era "Trump 2.0", menjadi semakin jelas bahwa situasi yang ada sekarang bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Dalam konteks ini, ketidakpastian politik yang ditimbulkan oleh pemimpin AS saat ini menyebabkan banyak negara berpikir ulang tentang hubungan mereka dengan Washington.
Salah satu isu yang diperbincangkan dalam debat parlemen adalah kemungkinan bahwa Microsoft, raksasa teknologi asal AS, akan menghentikan kerjasama dengan Pengadilan Kriminal Internasional yang berbasis di Belanda. Hal ini mencuat setelah pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi terhadap pengadilan tersebut setelah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
