Sebagai negara superpower, AS memiliki peran strategis dalam mendorong penyelesaian konflik di Timur Tengah. Pengakuan terhadap kemungkinan pelanggaran hukum internasional merupakan langkah pertama yang penting, namun perlu diikuti dengan langkah-langkah nyata untuk memastikan agar senjata yang disediakan oleh AS tidak digunakan untuk melanggar hak asasi manusia.
Ketidakmampuan pemerintah AS untuk secara langsung mengawasi penggunaan senjata yang dipasoknya menunjukkan perlunya kerja sama internasional dalam memantau dan mengawasi penggunaan senjata di wilayah konflik. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, perlindungan terhadap warga sipil menjadi isu yang mendesak, dan langkah-langkah konkret harus diambil untuk mencegah kerugian yang lebih besar terhadap mereka.
Selain itu, pengakuan atas kemungkinan pelanggaran hukum internasional juga memberikan tekanan kepada Israel untuk memberikan transparansi dalam penggunaan senjata yang diterimanya. Israel sebagai penerima senjata dari AS juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan senjata tersebut sesuai dengan hukum internasional dan tidak merugikan warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik.
