Selain itu, Kabinet Keamanan Israel juga setuju untuk menerapkan sanksi terhadap Otoritas Palestina sebagai bagian dari rencana Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, untuk melawan pengakuan negara Palestina dan tindakan hukum terhadap Israel di pengadilan internasional. Rencana Smotrich mencakup pencabutan izin dan keuntungan bagi pejabat Palestina, pembatasan pergerakan mereka, dan langkah lain untuk melemahkan kekuasaan eksekutif Otoritas Palestina di Tepi Barat selatan. Dikhawatirkan bahwa keputusan tersebut akan memicu ketegangan lebih lanjut di wilayah tersebut dan menghambat upaya perdamaian yang sudah rapuh.
Dalam konteks ini, kebijakan Israel dalam hal permukiman ilegal yang merugikan warga Palestina patut mendapat perhatian serius dari masyarakat internasional. Langkah-langkah tersebut dapat memperkuat logika pendudukan yang menyulitkan proses perdamaian, dan merugikan upaya untuk mencapai solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan di wilayah konflik ini.
Diperlukan tindakan konkret dan tekanan politik yang kuat dari negara-negara dan lembaga internasional untuk mengingatkan Israel akan kewajiban-kewajibannya sesuai hukum internasional dan untuk menjaga stabilitas serta perdamaian di kawasan tersebut. Ancaman yang diberikan oleh Arab Saudi sebagai akibat dari tindakan tersebut menunjukkan pentingnya respons internasional yang tegas dan terkoordinasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional. Aksi konkret harus dilakukan untuk menghentikan perluasan permukiman ilegal dan mendorong negosiasi yang adil dan berkelanjutan antara kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian di wilayah tersebut.
