Kepala penasihat penyelidikan, Arrun Soma, menegaskan bahwa para penyintas dari etnis Maori telah menerima perlakuan yang lebih kejam di banyak lembaga. Selama ini, pemerintah dan lembaga agama mencoba untuk menutup-nutupi kasus pelecehan ini dengan cara memindahkan para pelaku ke lokasi lain ataupun menyangkal segala kesalahan yang telah terjadi. Akibatnya, banyak korban telah meninggal dunia sebelum mendapatkan keadilan.
Penyelidikan ini sendiri telah dimulai sejak tahun 2018 oleh Komisi Penyelidikan Kerajaan, yang akhirnya menghasilkan 223 rekomendasi reformasi. Rekomendasi tersebut meliputi permintaan maaf publik dari pemerintah Selandia Baru, Paus, dan Uskup Agung Canterbury, yang sebelumnya telah mengutuk tindak pelecehan anak. Selain itu, Komisi juga menyerukan kepada pemerintah untuk mendirikan Badan Care Safe yang bertugas mengawasi lembaga-lembaga ini, serta membuat undang-undang baru yang mencakup pelaporan wajib atas dugaan pelecehan, termasuk pengakuan dalam konteks agama.
