Tampang

Polisi Tidak Boleh Sembarangan Melakukan Razia HP Warga, Apa Dampaknya?

14 Jul 2024 09:24 wib. 350
0 0
Polisi Tidak Boleh Sembarangan Melakukan Razia HP Warga, Apa Dampaknya?
Sumber foto: iStock

ELSAM menegaskan bahwa dalam beberapa hari ini, publik dihebohkan dengan berita terkait razia ponsel yang dilakukan oleh Polres Ponorogo dan sejumlah institusi kepolisian di beberapa wilayah lainnya, termasuk beberapa kesatuan TNI dan pemerintah daerah, dalam rangka memberantas dan mencegah judi online.

Upaya pemberantasan judi online memang penting dilakukan, terutama dalam mengurangi potensi dampak negatifnya terhadap masyarakat. Namun demikian, proses pemberantasan tersebut seharusnya tetap memperhatikan hak-hak individu dan tidak semena-mena melanggarnya.

Dalam hal ini, ELSAM mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan tetap memperhatikan hak privasi individu dan dengan memastikan bahwa proses penegakan hukum tersebut memenuhi standar hukum yang berlaku.

ELSAM juga menyoroti pentingnya transparansi serta pertimbangan yang matang sebelum melakukan razia terhadap ponsel warga. Semua tindakan penegakan hukum harus didasari oleh dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta hak privasi individu.

Penegakan hukum yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan konsekuensi negatif, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak individu.

Sejalan dengan itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi tindakan aparat penegak hukum juga menjadi hal yang penting. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum dan memiliki pertimbangan yang cukup matang.

Dengan demikian, upaya pemberantasan judi online yang dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hak privasi individu. Upaya tersebut seharusnya dilakukan dengan transparan, bertanggung jawab, dan memastikan bahwa setiap tindakan telah sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

#HOT

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

POLLING

Dampak PPN 12% ke Rakyat, Positif atau Negatif?