4. Perlindungan Hukum
Dalam kasus kejahatan serius, seperti kekerasan seksual atau kekerasan fisik, korban mungkin memerlukan perlindungan hukum lebih lanjut. Ini termasuk mengajukan perintah perlindungan atau restraining order untuk menghindari kontak dengan pelaku kejahatan. Perintah ini dapat dikeluarkan oleh pengadilan dan bertujuan untuk melindungi korban dari gangguan atau ancaman lebih lanjut. Korban juga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum, baik melalui pengacara pribadi atau bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum.
5. Sumber Daya dan Bantuan
Beberapa sumber daya dan lembaga dapat membantu korban kejahatan di kampus. Ini termasuk:
Kantor Keamanan Kampus: Bertanggung jawab untuk menangani laporan kejahatan dan menjaga keamanan di lingkungan kampus. Mereka dapat memberikan dukungan langsung dan membantu korban dalam proses pelaporan.
Konselor dan Pusat Layanan Mahasiswa: Menyediakan dukungan psikologis dan konseling bagi korban. Mereka juga dapat membantu korban dalam proses administratif dan hukum.
Lembaga Bantuan Hukum: Menawarkan bantuan hukum gratis atau dengan biaya rendah bagi korban kejahatan. Lembaga ini dapat membantu dalam pengajuan tuntutan hukum dan memberikan nasihat hukum.
Organisasi Non-Pemerintah (NGO): Banyak NGO yang fokus pada perlindungan korban kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Mereka menyediakan dukungan, advokasi, dan informasi mengenai hak-hak korban.
Pusat Layanan Korban Kejahatan: Lembaga ini memberikan dukungan khusus untuk korban kejahatan, termasuk layanan konseling, perlindungan hukum, dan bantuan praktis lainnya.
6. Proses Hukum dan Pelaporan
