Selain itu, keputusan yang diduga melanggar aturan tersebut juga menimbulkan dampak negatif terhadap profesionalisme dunia pendidikan. Guru honorer yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan pendidikan berkualitas, malah terlibat dalam situasi yang dapat merugikan mereka secara finansial serta mempengaruhi fokus mereka dalam memberikan pendidikan yang maksimal.
Perlu adanya penegakan hukum yang tegas atas perbuatan yang melanggar aturan tersebut guna menjaga integritas dan kredibilitas dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap pemanfaatan anggaran dan kegiatan politik yang melibatkan aparatur sipil negara perlu ditingkatkan agar tidak terulang kejadian serupa di masa yang akan datang.
KPK juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum terkait kasus ini demi kepentingan keadilan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini juga menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh pihak, terutama para pejabat publik, bahwa kepentingan politik tidak boleh melanggar aturan dan merugikan masyarakat.
