Gelombang kemarahan terjadi di DPR Maluku Tengah pada tanggal 2 April 2024 ketika dua anggota DPR dari daerah tersebut mengamuk karena tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) mereka. Insiden ini menciptakan kehebohan di gedung DPR dan akhirnya melibatkan campur tangan polisi untuk meredakan situasi yang memanas.
Kejadian ini menunjukkan adanya ketegangan yang berkembang di kalangan anggota DPR terkait dengan hak-hak mereka sebagai wakil rakyat. Dalam beberapa tahun terakhir, isu keterlambatan atau tidak cairnya tunjangan seperti THR telah menjadi masalah yang sering muncul di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Maluku Tengah.
Dua anggota DPR yang menjadi korban dalam insiden ini, mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap manajemen internal DPR yang dianggap lamban dalam menangani administrasi keuangan mereka. Mereka menyalahkan birokrasi dan prosedur yang rumit sebagai alasan utama dari keterlambatan pencairan dana yang seharusnya mereka terima.
Ketidakpuasan anggota DPR terhadap pengelolaan keuangan mereka adalah isu serius yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah maupun DPR sendiri. Upaya untuk memastikan hak-hak anggota DPR terpenuhi dengan baik menjadi suatu keharusan agar tidak mengganggu kinerja legislatif dan kemasyarakatan.
