Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andi Rian Djajadi, memutuskan untuk mencopot Kapolsek Kahu, AKP E, di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dari jabatannya setelah terlibat dalam praktek judi sabung ayam. Keputusan ini diambil setelah Irjen Andi Rian memeriksa laporan dari tokoh masyarakat yang mengindikasikan adanya keterlibatan Kapolsek Kahu dalam kegiatan perjudian tersebut. Pencopotan jabatan AKP E sebagai Kapolsek Kahu juga telah didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidang Propam di Kabupaten Bone.
Irjen Andi Rian menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan setelah terbukti adanya keterlibatan Kapolsek Kahu dalam praktek judi sabung ayam. "Sudah saya keluarkan SK-nya, tadi malam. Kapolsek Kahu di Bone, inisialnya E," ujar Irjen Andi Rian di Maros, pada hari Selasa, 25 Juni.
Keterlibatan AKP E dalam kegiatan perjudian ini telah menjadi sorotan karena melanggar prinsip integritas dan profesionalisme sebagai seorang aparat hukum. "Karena terbukti terjadi praktek perjudian sabung ayam," jelas Irjen Andi Rian.
Pencopotan AKP E sebagai Kapolsek Kahu berdasarkan dari laporan tokoh masyarakat yang langsung ditindaklanjuti dengan menurunkan Bidang Propam ke Bone. "Laporan tokoh masyarakat yang bertemu saya secara langsung, kemudian saya perintahkan tim dari Polda untuk turun dan dicek, ternyata memang betul ada," ungkapnya.
Kepemimpinan yang baik dalam penegakan hukum memerlukan ketegasan dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Langkah-langkah yang diambil oleh Kapolda Sulsel ini menunjukkan komitmen dalam memerangi praktek-praktek pelanggaran hukum di lingkungan kepolisian.
Sementara ini, kata Andi Rian, AKP E dipindahkan ke Polda Sulsel untuk mempermudah pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik dari Propam. "Sekarang kita tarik ke polda, termasuk Kasat Reskrim dan Kasat Intelkam Polres Toraja Utara sementara dalam pemeriksaan," katanya.
Kasus ini juga menjadi peringatan bagi seluruh aparat kepolisian untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum, karena hal tersebut dapat merusak citra institusi kepolisian dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diemban.
