Komisi I DPR RI juga meminta Kominfo dan BSSN membentuk crisis center terpadu yang berfungsi sebagai pusat bantuan (helpdesk) dan memberikan informasi berkala mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan sistem pelayanan publik yang terdampak serangan ransomware. “Jadi publik harus selalu terinformasikan,” ucap Meutya.
Erick Thohir, selaku Menteri BUMN, menyoroti indikasi kelalaian dari sebagian pegawai PT Telkom dalam menghadapi serangan siber yang menyerang server Pusat Data Nasional (PDN). Dalam sebuah pernyataan, Erick mendorong pihak terkait untuk melakukan investigasi dan audit terhadap pegawai yang diduga tidak kompeten dalam menjaga keamanan sistem informasi perusahaan.
Menanggapi dampak serangan siber ransomware, Erick juga memberikan dukungan terhadap kebijakan untuk mengoreksi pihak yang tidak berkompeten, termasuk di antaranya adalah pengunduran diri Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. Menurutnya, langkah ini sesuai dengan arahan presiden untuk menindaklanjuti indikasi ketidakberhasilan dalam menjaga keamanan informasi nasional.
Dalam rapat di Komisi I DPR, terungkap adanya informasi mengenai kelalaian dari pegawai PT Telkom yang memungkinkan sistem PDNS di Surabaya diretas. Hal ini menimbulkan seriusnya dampak dari serangan PDN yang mengganggu layanan publik. Sebagai tindak lanjut, Kemenkominfo dan BSSN diminta untuk memberikan penjelasan terkait serangan PDN dan tindakan apa yang akan diambil untuk memulihkan kembali sistem pelayanan publik.
Dalam konteks ini, Direktur Network & IT Solution Telkom Group, Herlan Wijanarko, menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil audit forensik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Di sisi lain, Meutya Hafid, ketua Komisi I DPR, menekankan pentingnya membentuk satuan tugas nasional perlindungan keamanan siber PDN yang bertanggung jawab atas mengamankan sistem PDN dari serangan siber di masa depan.
