Dalam penjelasannya, pihak Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa proses penyampaian kredit dari PT BJB dan PT DKI kepada PT Sritex tidak melalui rapat evaluasi yang seharusnya dilakukan. Hal ini menjadi salah satu dasar kuat untuk menentukan keterlibatan ketiga tersangka dalam kasus ini. Selain itu, bukti lain yang berhasil dikumpulkan antara lain adalah dokumen pengajuan kredit yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perbankan.
Dari penetapan ini, Kejaksaan Agung menyatakan komitmennya untuk terus menindaklanjuti setiap kasus dugaan pelanggaran hukum tanpa pandang bulu. Kasus pinjam kredit Sritex ini menjadi salah satu contoh nyata bahwa lembaga negara berupaya keras untuk melindungi keuangan negara dari praktik penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memberikan dukungan dan turut berperan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak hanya mengandalkan proses hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga untuk terlibat aktif dalam memberikan informasi atau laporan terkait indikasi penyalahgunaan yang terjadi di lingkungan mereka. Langkah ini penting agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan transparan.
Dengan penetapan tiga tersangka ini, diharapkan bisa menjadi angin segar dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum di bidang keuangan, khususnya terkait dengan kredit. Kasus ini juga dipandang sebagai momentum penting untuk mendorong sistem perbankan agar lebih transparan dan akuntabel dalam setiap prosesnya. Pihak bank harus lebih berhati-hati dan sesuai dengan prosedur yang ada, agar praktek-praktek penyalahgunaan serupa tidak terulang di masa depan.
