Di sisi lain, budaya masyarakat Indonesia juga menjadi bagian dari masalah. “Ada kecenderungan kuat untuk tidak menentang otoritas, apalagi dalam dunia medis. Ditambah lagi dengan stigma terhadap pelapor dan norma-norma sosial yang memprioritaskan ketaatan daripada hak pasien, hal ini memperparah situasi,” lanjutnya.
Langkah Reformasi: Tidak Cukup Hanya Menghukum Pelaku
Meskipun pemerintah telah mengambil langkah seperti memberikan sanksi larangan praktik seumur hidup terhadap pelaku kekerasan seksual, Profesor Sharyn menilai langkah itu belum menyentuh akar persoalan.
“Yang kita butuhkan bukan hanya hukuman individual, tetapi reformasi sistemik yang menyentuh seluruh rantai layanan kesehatan. Mulai dari kerangka hukum, sistem pelaporan, hingga pelatihan etika dan kesadaran gender bagi tenaga medis,” tegasnya.
Sharyn menyarankan agar mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia wajib tersedia di setiap institusi kesehatan. Selain itu, pelatihan wajib mengenai etika profesional dan sensitivitas gender harus menjadi bagian dari program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan di Indonesia.
Peran Universitas dan Studi Internasional: Solusi dari Dunia Akademik
Sebagai akademisi di salah satu universitas ternama di Australia, Sharyn percaya bahwa perguruan tinggi dapat berperan besar dalam menciptakan perubahan jangka panjang. Universitas seperti Monash University bisa berkontribusi dengan menyediakan riset berbasis bukti, memberi rekomendasi kebijakan pada pemerintah, dan mendidik calon tenaga medis yang memiliki kesadaran tinggi terhadap hak-hak pasien.
Negara-negara seperti Swedia dan Kanada disebutnya sebagai contoh yang bisa ditiru. Di Swedia, hak pasien dilindungi ketat melalui sistem persetujuan yang jelas dan layanan Ombudsman yang mudah diakses masyarakat. Di Kanada, pelatihan tentang kekerasan berbasis gender telah dimasukkan dalam kurikulum kedokteran sebagai bagian dari standar pendidikan nasional.
