Perubahan ini mencakup berbagai aspek termasuk pemenuhan standar pelayanan kesehatan dan kebutuhan peserta. Budi menekankan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi mendalam sebelum penetapan iuran. Hal ini dilakukan agar perubahan sistem pelayanan kesehatan tidak memberatkan peserta, terutama yang berasal dari kelas 2 dan kelas 3 BPJS Kesehatan.
Sebagai tambahan, Budi juga menyampaikan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran yang mungkin muncul di kalangan peserta, terutama terkait penerapan iuran tunggal dan perubahan kelas rawat inap. Budi menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memastikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah juga telah berupaya melakukan pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh dalam mengkaji rencana ini, dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan dan memastikan keberlanjutan program BPJS Kesehatan menuju pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Dalam konteks ini, pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendengarkan dan mengakomodasi masukan serta aspirasi dari masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan dalam upaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh peserta.
Selain itu, terkait dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan, pemerintah juga tengah melakukan upaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan di berbagai wilayah, termasuk upaya peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan tersedianya layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
