Tentu saja, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah dan semua pihak yang peduli terhadap kesehatan masyarakat. Langkah konkret perlu segera diambil untuk mengatasi permasalahan ini agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tetap optimal dan tidak terganggu oleh tindakan fraud yang merugikan.
KPK sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi telah menunjukkan komitmennya untuk mengungkap dan mengatasi permasalahan di dalam BPJS Kesehatan. Namun, tentu saja tidak hanya tanggung jawab KPK semata untuk menyelesaikan permasalahan ini. Peran serta dari semua pihak, termasuk BPJS Kesehatan, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menangani permasalahan ini.
Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya fraud di dalam BPJS Kesehatan, seperti peningkatan pengawasan, transparansi dalam pengelolaan dana, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kecurangan. Selain itu, sinergi antara semua pihak yang terlibat dalam program JKN ini juga menjadi kunci utama dalam menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.
Kasus kerugian BPJS Kesehatan akibat fraud yang mencapai Rp 20 triliun ini menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam mencegah dan memberantas tindakan curang di dalam program JKN. Setiap langkah yang diambil haruslah melibatkan semua pihak terkait, dan perlu adanya keterbukaan dalam mengatasi permasalahan ini agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjamin dengan baik.
