Solusi: Audit Pelayanan dan Model Pembiayaan yang Adil
Pakar menilai, sebelum menaikkan iuran, pemerintah harus terlebih dahulu memperbaiki mutu layanan dan transparansi anggaran. Masyarakat berhak tahu ke mana dana iuran mereka dialokasikan dan apa hasil nyatanya.
“Sistem jaminan kesehatan semestinya memberi rasa aman, bukan rasa cemas,” tambah Syaiful.
Kepercayaan Publik Terancam Runtuh
Jika kebijakan kesehatan terus dibuat tanpa partisipasi dan keterbukaan, kepercayaan publik terhadap sistem bisa runtuh. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mendorong banyak warga untuk keluar dari skema JKN.
“Kami bukan menolak bayar iuran, tapi tolong beri pelayanan yang manusiawi dan jujur,” ujar Tini.
