Sejak Reformasi meletus pada tahun 1998, Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan dalam membangun fondasi demokrasi, mengatasi krisis ekonomi, dan memperkenalkan berbagai kebijakan penting yang mengubah wajah negara. Dalam perjalanan ini, Indonesia telah dipimpin oleh sejumlah presiden yang masing-masing memiliki peran dan kontribusi unik dalam proses reformasi. Dari masa kepresidenan B.J. Habibie hingga era kepemimpinan Joko Widodo, perubahan dan perkembangan signifikan telah terjadi. Mari kita telaah kontribusi masing-masing presiden dalam perjalanan reformasi Indonesia.
Presiden Ketiga Indonesia, B.J. Habibie, memegang tampuk kekuasaan pada saat yang sangat genting setelah lengsernya Soeharto dari jabatan presiden. Dia diberi kesempatan untuk memimpin negara ini dalam transisi yang sangat sulit. Di masa pemerintahannya, Habibie memberikan kontribusi yang penting dengan membuka ruang yang lebih luas bagi kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Ia juga mengeluarkan kebijakan politik luar negeri yang condong ke arah demokrasi dan HAM. Dalam bidang ekonomi, Habibie melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang menjadi langkah awal dalam menyelesaikan krisis finansial yang melanda Indonesia pada waktu itu. Meskipun masa pemerintahannya relatif singkat, kontribusi Habibie dalam membuka ruang demokrasi dan menjaga stabilitas ekonomi sangat berharga bagi perjalanan reformasi Indonesia.
Selanjutnya, era kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau lebih akrab dipanggil Gus Dur, menjadi momen penting dalam sejarah politik Indonesia. Beliau menjadi presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung. Di masa pemerintahannya, Indonesia mengalami proses rekonsiliasi nasional, di mana negara berusaha menyatukan kembali setelah periode konflik dan ketegangan politik. Meski terbatas dalam hal kekuasaan, Gus Dur telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Antara lain, dengan mengeluarkan kebijakan desentralisasi pemerintahan untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah-daerah di Indonesia.
