Pentingnya tanggung jawab pemerintah dalam mengelola konflik politik menuntut pemerintah untuk memiliki kebijakan-kebijakan yang mampu menciptakan stabilitas nasional. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang berbeda dan menjaga agar konflik politik tidak berujung pada ketidakstabilan nasional. Tanggung jawab pemerintah juga terletak pada penguatan lembaga-lembaga negara yang berperan dalam menjaga stabilitas nasional, seperti kepolisian dan aparat keamanan, serta lembaga peradilan.
Selain itu, peran pemerintah juga terwujud dalam penguatan sistem demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Dalam konteks konflik politik, pemerintah harus memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang adil dan setara dalam ekspresi pendapat politik mereka. Kebebasan berekspresi dan berorganisasi dianggap mampu menjadi wadah bagi penyelesaian konflik politik secara damai. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menghindari adanya diskriminasi atau penindasan terhadap kelompok atau individu dalam penyelesaian konflik politik.
