Pemerintah juga harus mampu menjaga independensi lembaga-lembaga negara di tengah dinamika konflik politik. Independensi lembaga kehakiman, komisi pemilihan umum, dan lembaga-lembaga konstitusional lainnya menjadi fondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam penyelesaian konflik politik. Pemerintah juga harus menghindari penggunaan kekerasan dan represi sebagai sarana menakut-nakuti atau menekan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik politik.
Dalam mengelola konflik politik dan menjaga stabilitas nasional, pemerintah juga harus mampu membangun komunikasi yang efektif dengan semua pihak yang terlibat. Dialog dan negosiasi menjadi kunci penting dalam menyelesaikan konflik politik secara damai dan menghindari eskalasi konflik yang merugikan stabilitas nasional.