Selain itu, kebijakan rumah DP 0 rupiah yang ia dorong juga menjadi simbol keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Meski menuai pro dan kontra, gagasan ini lahir dari keinginan untuk memberikan kesempatan memiliki hunian layak bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dari akses perumahan. Langkah ini sejalan dengan visi Anies bahwa kota harus menjadi ruang hidup yang adil dan inklusif, bukan hanya tempat yang nyaman bagi kalangan menengah ke atas.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Anies kerap menekankan pentingnya kolaborasi. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus menggandeng masyarakat sipil, komunitas, hingga sektor swasta untuk bersama-sama menghadirkan solusi. Gagasan kolaborasi ini mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang partisipatif, di mana setiap warga diajak ikut terlibat aktif dalam menciptakan perubahan.
Di level nasional, Anies juga kerap berbicara mengenai perlunya kebijakan yang memihak pada daerah tertinggal. Baginya, pembangunan yang hanya terkonsentrasi di kota-kota besar akan memperlebar jurang ketimpangan sosial. Karena itu, ia mendorong adanya perhatian lebih pada daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan, agar keadilan sosial benar-benar bisa dirasakan dari Sabang sampai Merauke.
